NAIF ITU

“Yang diwarisi ulama dari Nabi bukan hanya ilmunya, tapi akhlaknya, termasuk resiko dalam dakwahnya” (Habib Riziq Shihab) Front Pembela Islam (FPI) muncul saat demokrasi di Indonesia lagi mencari bentuk. Habib Riziq tampil jadi pemimpin yang mengobarkan kembali identitas Islam. Baik sebagai ideologi politik maupun dasar tatanan pemerintahan. Itu sebabnya kepedulianya pada problem moral terus didengungkan. Serangan pada kafe maupun tempat maksiat membuat FPI diklasifikasikan sebagai organisasi vigilante. Terlebih seranganya pada ide kebebasan beragama, toleransi hingga pruralisme menciptakan tuduhan buruk padanya. Dianggap mencemarkan Islam, dituduh tidak mengerti substansi ajaran Islam bahkan disebut sebagai gerakan yang didalangi oleh penguasa Orde Baru (Orba). Singkatnya FPI jadi tersangka untuk kegiatan yang mengabaikan nilai-nilai HAM. FPI seperti kutukan bagi sebuah sistem demokrasi. Tapi FPI bukan surut malah kian membesar. Meraih pengikut di Ibu Kota bukan melalui ceramah agama.

“Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama” (KH Ahmad Dahlan) Muhammadiyah tidak mendapat jatah menteri. Itulah berita Koran Tempo (24/12) yang menyengat. Ormas Agama raksasa ini nyaris tidak mendapatkan posisi berarti. Padahal dukungan pada pemerintahan sudah luar biasa: rumah sakitnya kini menjadi penampung pasien Covid-19, lembaga pendidikanya berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa dan sumbangan kemanusiaan yang diorganisir oleh badan amalnya bisa menekan angka kemiskinan. Ibaratnya Muhammadiyah sudah melakukan semua kerja pemerintahan tapi tidak ada imbalan yang berarti. Tentu ini kesimpulan yang sederhana, simpel dan pasti bermasalah karena memang Muhammadiyah bukan partai politik. Ormas agama ini punya tujuan lebih mulia ketimbang kursi politik. Peran sosialnya tidak tergantung pada rezim mana yang berkuasa dan tidak pula dari kursi politik yang mampu didudukinya. Bisa saja orang mengatakan ada banyak kader M