POLITIK IDENTITAS: IKATAN SANTRI YANG BERLEBIHAN?

SUMENEP adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekuatan massa politik yang cukup besar. Sehingga tak jarang para politikus berkunjung ke para tokoh—yakni kiai—untuk meminta restu, atau lebih tepatnya memohon sebagai pendukungnya. Apalagi karena Sumenep memiliki doktrin “ngereng dhebuna keae”, maka penghormatan orang Sumenep kepada kiai melebihi dirinya.

Tidak mengherankan, jika ada cerita-cerita orang Sumenep terdahulu, apabila sang kiai berucap, “cong, alla mangkat, sambih jherenah jiah (nak, sana berangkat, bawa kudanya),” maka spontan seorang murid (santri, red.) langsung bergegas berangkat dan kudanya dibawa.

Yang bikin geleng-geleng kepala (mengherankan, red.), sang murid (santri, red.) tidak akan menaiki kudanya karena gurunya (kiai gurunya, red.) hanya mengucapkan sambih (bawa), bukan tompa’ (menunggangi). Tentu tidak ada salahnya, hanya terlalu tekstual. Ini bukti bahwa orang Sumenep tunduk apa kata kiai.

Watak layaknya peliharaan majikannya, sehingga religiusitas orang Sumenep tidak jarang dimanfaatkan oleh para politikus nasional dan lokal dengan jalan pintas melalui sang kiai. Problematiknya, perbedaan pilihan politik antar kiai satu dengan yang lain berpotensi membuat dikotomi politik, yang kemudian politik identitas dan etnisitas (politisasi identitas dan etnis, red.) terbentuk.

Apalagi ormasnya berbeda, sudah bisa dipastikan ormas satu merasa benar sendiri dan sebaliknya. Meski tidak semuanya demikian, ditambah dengan propaganda primordial identitas ideologi antara kelompok agamis dan nasionalis politik dikotomis semakin kentara. Padahal keduanya, secara subtansial dapat disintesakan ke dalam kelompok nasionalis-agamis.

Apabila flash back terhadap sejarah politik identitas, Nabi Muhammad dengan identitas kenabian dan dari etnis Bani Quraisy melekat pada dirinya sebagai cover ke-islam-an, baik dari sahabat maupun yang non Islam. Salah satu contohnya adalah kebijakan bait aqabah I dan II Nabi Muhammad s.a.w., yang menghimpun persaudaraan antar Islam dan non Islam dalam bingkai perdamaian yang terkodifikasi.

Selain itu, terdapat salah satu sejarah kaum Anshor terkemuka dari Bani Ka’ab bin Kharrajz yang mengusulkan Sa’ad bin Ubadah sebagai Khalifah Pertama setelah Rasulullah dan Abu Bakar dari kaum Quraisy, sebagaimana amanat Nabi Muhammad s.a.w. Suasana mencekam, bahkan nyaris peperangan. Hal ini tidak lain efek perbedaan pandangan politik dari dua etnis. Bedanya, mereka bukan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan demi kebesaran agama Islam.

Jika kita kontekstualisasikan ke dalam topik ini, politik identitas itu selalu ada dalam sejarah dan selalu menjadi faktor utama konflik antar etnis. Oleh sebab itu, hal ini wajib kita perangi. Setelah ditelusuri lebih mendalam melalui beberapa analisa yang mendalam terhadap fakta di Sumenep ini, dikotomi antar etnis itu dibentuk oleh elit dengan berbentuk berita hoax serta adu domba.

Problematika ini bisa diselesaikan dengan dua cara: (1) membumikan spirit demokrasi, dan (2) membudayakan pikiran kritis. Membumikan demokrasi, sama halnya dengan mangais kebersamaan yang dikikis oleh oknum. Jadi, tidak ada tawar dalam hal ini, selain merupakan warisan founding fathers.

Pikiran kritis merupakan mesin kehidupan. Bahkan, Descartes mengungkapkan postulat yang bunyinya begini: “cogito ergo sum”, manusia dikatakan wujud saat ia berpikir. Seolah-olah Descartes ingin mengatakan bahwa manusia yang berkeliaran itu sama halnya tidak ada, meski fisiknya tebal dan agak cokelat. Selaras dengan spirit pikiran kritis ini ialah firman Allah SWT. QS. Al-Hujurat Ayat (6) yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Sebagai kelompok yang terkenal religiusitas, orang Sumenep seharusnya tidak lagi terjebak pada politik identitas yang dibuat-buat. Selain berbahaya, hal ini tidak sinkron dengan budaya gotong royong di Sumenep. Jika rumah saja bisa dipikul bersama-sama oleh orang Sumenep, mengapa kebersamaan dan persatuan dalam pluralitas tidak bisa?

Pada titik terdalam topik ini, politik etnisitas dan identitas bertolak dari eksternal orang Sumenep yang sebagian orang terkena jaring itu. Masyarakat Sumenep harus bisa membedakan ranah politik dan yang bukan, agar perbedaan pilihan politik tidak mengkristal menjadi konflik yang berkepanjangan. Namun, semua ini tidak akan tercapai sebelum pendidikan di Sumenep maju.

Ditulis oleh: Rifa'i, pemuda setengah insyaf yang mencla-mencle.

Sumber foto: Media morat-marit